UTS- Darimana Anggaran Pembiayaan COVID-19 Berasal?
Pada bulan
Maret WHO (World Health Organization) menetapkan Virus Corona (COVID-19)
termasuk pada masalah
global, sebab virus ini
penyebarannya cepat hingga ke wilayah yang jauh dari asal muasal virus ini
terjadi. Korban yang
positif terkena virus ini terus bertambah dari hari ke hari.
Di Indonesia pada tanggal 30 Maret 2020, kasus positif corona
mencapai 1.414 kasus
dan jumlah korban meninggal 122
orang, sedangkan yang sembuh 75
orang. Tagar #dirumahsaja sudah bertebaran di media sosial. Pemerintah
Indonesia sudah mengingatkan masyarakat untuk melakukan aktifitasnya di rumah. Kegiatan perkantoran dan
pendidikan pun beralih aktifitas menjadi online. Salah satu pencegahannya yang kini dilakukan dengan social distancing. Social distancing sendiri, dimaksudkan untuk meminimalisir
kontak langsung antar-manusia atau menjaga jarak tertentu yang bertujuan untuk
mengurangi resiko penularan.
Ekonomi global mengalami
kelumpuhan akibat dari
mewabahnya virus corona yang semakin hari semakin bertambah. Data dari
International Monetary Fund (IMF) menyatakan ekonomi dan keuangan global saat
ini telah mengalami krisis akibat dari COVID-19. Dengan
cepat atau lambat dampak dari krisis ekonomi dan keuangan akan
mempengaruhi perekonomian dunia.
Anggaran merupakan rencana keuangan
yang berfungsi sebagai patokan berdasarkan program dan rencana yang telah
disusun. Anggaran dibagi menjadi dua yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan adanya
anggaran, target dan
tujuan bisa berjalan sesuai rencana dan memungkinkan pengalokasian sumber daya
dapat efektif.
Presiden Joko
Widodo, meminta kepada
kementerian dan seluruh kepala daerah agar mengalokasikan anggaran khusus untuk
penanganan corona di APBN dan APBD. Pemerintah
berfokus disektor
kesehatan serta bantuan
sosial dalam menyikapi
dampak yang timbul. Perjalanan
dinas dalam/luar negeri, pertemuan dan penyelenggaraan acara sementara
dipangkas untuk kebutuhan anggaran
pembiayaan COVID-19. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah
diminta bergerak dalam mengalokasikan kembali anggaran
pendapatan dan belanjanya.
Sri Mulyani
menyampaikan,
"Stimulus fiskal dan dana penanganan COVID-19 yang dialokasikan Pemerintah
Indonesia melalui APBN masih relatif kecil, yakni berkisar Rp 118,3 triliun -
Rp 121,3 triliun atau kurang dari 1 persen PDB."
Lalu, efektifkah hal tersebut
dilakukan? Sebenarnya dana penanganan COVID-19 dari APBN saja tidak
cukup ditambah lagi pemerintah sedang menggalang anggaran tambahan yang bersumber dari pinjaman luar negeri. Dokter dan
tenaga medis mulai kewalahan menangani pasien yang semakin hari semakin
bertambah.belum lagi,
rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang membutuhkan bantuan penanganan
COVID-19 serta alat pelindung diri (APD),
masker, dan kebutuhan kesehatan lain yang stoknya mulai menipis.
Pelayanan kesehatan Indonesia sendiri masih belum siap
menangani pasien dibandingakan negara-negara lain. Terlihat dari
ketersediaan fasilitas dan pelayanan medis yang belum memadai. Mirisnya alat Pelindung Diri (APD) yang
dikenakan sebagian dokter dan tenaga medis masih sangat terbatas, hingga jas hujan yang disulap menjadi
pakaian APD dalam penanganan pasien. Pakaian tersebut bukanlah pakaian standar
yang seharusnya dikenakan oleh para tenaga medis.
Salah satu
upaya yang wajib dilakukan masyarakat Indonesia yaitu adanya kesadaran
masyarakat dalam penghentian penyebaran virus COVID-19 dengan cara tetap berada di rumah. Bukan berarti berdiam
diri dan bermalas-malasan,
kita masih bisa melakukan aktfitas bermanfaat. Antara pemerintah dengan
masyarakat juga harus saling bergotong royong menghadapi permasalahan COVID-19
dan tantangan perekonomian yang akhir-akhir ini mulai menurun.
Referensi:
Komentar
Posting Komentar